Jakarta, CNN Indonesia —
Majelis Ahli Iran resmi menunjuk Mojtaba Khamenei, putra kedua mendiang Ayatollah Ali Khamenei, sebagai pemimpin tertinggi negara itu, Senin (9/3).
Penunjukan Mojtaba berlangsung sepuluh hari setelah sang ayah, Ali Khamenei, ibu dan istrinya tewas imbas serangan gabungan Amerika Serikat-Israel pada 28 Februari hingga memicu perang meluas di Timur Tengah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain Mojtaba Khamenei, beberapa kandidat lain muncul untuk posisi tertinggi tersebut termasuk Alireza Arafi, salah satu dari tiga anggota dewan sementara yang memimpin negara, tokoh garis keras Mohsen Araki, serta Hassan Khomeini yakni cucu pendiri Republik Islam Iran pada 1979.
Namun pada akhirnya Majelis Ahli memilih Mojtaba Khamenei, untuk menduduki jabatan tertinggi di Iran tersebut.
Sejauh ini, badan beranggotakan 88 ulama tinggi itu baru satu kali mengawasi proses transisi kepemimpinan, yakni ketika Ali Khamenei dipilih pada 1989 setelah Ruhollah Khomeini wafat.
Ulama kelas menengah tak bergelar Ayatollah, baca di halaman berikutnya >>>
Tak bergelar Ayatollah
Penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Supreme Leader disebut bisa memicu kontroversi dan konflik di internal pemerintah. Sebab, pria 56 tahun itu diangkat sebagai pemimpin tertinggi meski belum bergelar Ayatollah.
Dikutip dari laman wisdomlib.com, Ayatollah adalah gelar kehormatan yang terutama digunakan dalam Syiah, yang menandakan seorang ulama Syiah Dua Belas Imam berpangkat tinggi.
Kata “Ayatollah” berasal dari kata-kata Arab “Ayat” , yang berarti “tanda” atau “bukti,” dan “Allah” yang berarti “Tuhan.” Dengan demikian, gelar tersebut diterjemahkan sebagai “Tanda Tuhan” atau “Tanda Ilahi.”
[Gambas:Video CNN]
Gelar ini diberikan kepada para ulama yang telah menunjukkan pengetahuan mendalam, kesalehan, dan kepemimpinan dalam komunitas Syiah. Gelar ini tidak memiliki nama yang dapat diturunkan atau dikaitkan secara langsung, karena merupakan gelar dan bukan nama pemberian.
Sementara itu, Republik Islam Iran yang berdiri 1979 setelah melancarkan revolusi dan menggulingkan monarki itu memeluk prinsip bahwa pemimpin tertinggi harus dipilih berdasarkan kedudukan agama dan kepemimpinan yang telah terbukti. Bukan melalui garis keluarga suksesi.
Dua tahun lalu, salah satu anggota Majelis Ahli mengatakan bahwa Ali Khamenei bahkan sempat menentang gagasan putranya itu menjadi kandidat pemimpin tertinggi di masa depan. Namun, ia tidak pernah secara terbuka menanggapi spekulasi tersebut.
Ulama kelas menengah
Dikutip Al Jazeera, Mojtaba Khamenei mulai membangun hubungan dekat dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) sejak usia muda, ketika ia bertugas di Batalyon Habib dalam beberapa operasi selama Perang Iran-Irak pada 1980-an.
Sejumlah rekan seperjuangannya, termasuk para ulama, kemudian menduduki posisi penting dalam aparat keamanan dan intelijen Republik Islam yang saat itu masih baru berdiri.
Kredensial keagamaan Khamenei juga menjadi bahan perdebatan, karena ia hanya menyandang gelar Hojatoleslam, yaitu ulama tingkat menengah, bukan Ayatollah yang memiliki peringkat lebih tinggi.
Namun, mendiang ayahnya juga belum bergelar Ayatollah ketika menjadi pemimpin Iran pada 1989, dan undang-undang saat itu diubah untuk mengakomodasi hal itu. Kompromi serupa kemungkinan juga bisa dilakukan untuk Mojtaba Khamenei.
