{"id":339435,"date":"2024-12-10T20:40:00","date_gmt":"2024-12-10T13:40:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.malay.news\/indonesia\/wamendagri-bima-arya-ada-337-usulan-pembentukan-daerah-otonomi-baru\/"},"modified":"2024-12-10T20:40:00","modified_gmt":"2024-12-10T13:40:00","slug":"wamendagri-bima-arya-ada-337-usulan-pembentukan-daerah-otonomi-baru","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.malay.news\/indonesia\/wamendagri-bima-arya-ada-337-usulan-pembentukan-daerah-otonomi-baru\/","title":{"rendered":"Wamendagri Bima Arya: Ada 337 Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru"},"content":{"rendered":"
\n

Selasa, 10 Desember 2024 \u2013 20:40 WIB<\/span> <\/p>\n

\"Wamendagri <\/p>\n

Dokumentasi – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto usai rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11\/11\/2024). ANTARA\/Melalusa Susthira K<\/p>\n

\n

jpnn.com<\/span> – JAKARTA<\/strong> – Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto<\/a> mengatakan pihaknya menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB), yang meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 kabupaten, 36 kota, enam daerah istimewa, dan lima otonomi khusus.<\/p>\n

<\/p>\n

Menurut Bima, Kemendagri juga menerima banyak sekali permintaan agar moratorium DOB<\/a> dihentikan.<\/p>\n

“Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya,” kata Bima ditemui seusai rapat kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10\/12).<\/p>\n

“Berapa kali memang terjadi pembicaraan atau diskusi apakah sudah waktunya kita membuka keran DOB<\/a> tadi,” kata Bima saat rapat berlangsung.<\/p>\n

Hanya saja, Bima menekankan diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium karena menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan DOB.<\/p>\n

“Hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi, harus melibatkan banyak pihak,” ucapnya.<\/p>\n

Menurut dia, bila kebijakan moratorium DOB dicabut, maka disepakati pembentukan daerah agar dilakukan secara terbatas dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.<\/p>\n

Sebab, lanjut dia, banyak DOB yang dapat dikatakan tidak memenuhi target, lantaran pembiayaan dan ketergantungan pada pusat cukup besar namun tidak berkembang sesuai dengan target pemekaran daerah yang diharapkan.<\/p>\n

<\/div>\n

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pihaknya menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB).<\/h4>\n<\/p>\n
\n

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News<\/a><\/strong><\/p>\n<\/p><\/div>\n