![](\"https:\/\/akcdn.detik.net.id\/visual\/2023\/12\/09\/dewan-keamanan-pbb-resolusi-gaza_169.jpeg?w=360&q=90\")
<\/p>\n<\/p>\n
\n <\/p>\n
Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (D<\/strong><\/span>K PBB<\/strong><\/span>)<\/a> menggelar pertemuan akhir pekan ini untuk membahas situasi di Timur Tengah, terutama Gaza<\/span><\/a><\/strong><\/span>, Palestina.<\/p>\n Mengutip dari Reuters,<\/em>\u00a0 jadwal pertemuan itu dibuat Jumat (8\/8) setelah pemerintahan Israel mengeluarkan pernyataan bakal mengambil alih kontrol Gaza dan memberi tenggat waktu hingga 7 Oktober buat warga di sana.<\/p>\n Pengamat tetap Negara Palestina untuk PBB, duta besar Riyad\u00a0Mansour, mengatakan sejumlah negara akan meminta Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan pertemuan mengenai rencana Israel.<\/p>\n
<\/p>\n Melansir dari laman resmi DK PBB, pertemuan ke-9975 itu akan digelar di markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS) pada Minggu (10\/8) pukul 10.00 pagi waktu setempat atau pukul 21.00 WIB.<\/p>\n “Situasi di Timur Tengah, termasuk pertanyaan soal Palestina,” demikian dikutip dari laman tersebut.<\/p>\n <\/p>\n Mengutip dari\u00a0Anadolu<\/em>, sejumlah sumber mencatat bahwa Inggris, Denmark, Yunani dan Slovenia meminta sidang darurat, menyusul keputusan Israel untuk menduduki Kota Gaza.<\/p>\n Sidang tersebut didukung seluruh anggota dewan Keamanan kecuali Panama, yang saat ini mengetuai dewan dan AS.<\/p>\n Sebelumnya pada Kamis (7\/8) lalu, Kabinet Keamanan Israel menyetujui rencana pendudukan Kota Gaza di bagian utara wilayah kantung tersebut.<\/p>\n Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pemerintahnya ingin mengambil alih secara penuh kendali di Gaza menjelang sidang Kabinet.<\/p>\n Sementara itu,\u00a0Indonesia\u00a0mengutuk keputusan sepihak Israel untuk mengambil alih Jalur Gaza.<\/p>\n Mengutip dari informasi di akun\u00a0X Kemenlu\u00a0RI, kantor diplomat Indonesia itu menyatakan tindakan Israel untuk mengambil alih kontrol Gaza tersebut merupakan pelanggaran berat atas hukum internasional dan Piagam PBB.<\/p>\n Dalam unggahan\u00a0yang dibuat Sabtu\u00a0dini hari itu, Kemenlu\u00a0RI menyatakan tindakan Israel itu juga akan memperkeruh prospek perdamaian di Timur Tengah dan krisis kemanusiaan di Gaza.<\/p>\n Kemlu pun mengutip keputusan Mahkamah Internasional (ICJ) yang menegaskan bahwa pendudukan Israel atas wilayah Palestina adalah ilegal.<\/p>\n “Sebagaimana ditegaskan oleh Mahkamah Internasional, Okupasi Israel atas Wilayah Pendudukan Palestina adalah ilegal dan Israel tidak memiliki kedaulatan terhadap Wilayah Pendudukan tersebut,” demikian unggahan\u00a0Kemenlu\u00a0RI.<\/p>\n Indonesia juga mendesak Dewan Keamanan PBB dan masyarakat internasional mengambil langkah konkret untuk menghentikan tindakan ilegal Israel tersebut, kata Kemlu RI.<\/p>\n Kemlu RI menyatakan bahwa Indonesia terus konsisten memberikan dukungan penuh terhadap Negara Palestina yang merdeka dan berdaulat sejalan dengan Solusi Dua Negara yang secara kolektif harus diwujudkan melalui tiga langkah utama.<\/p>\n Langkah pertama adalah pengakuan atas negara Palestina oleh semua negara; melaksanakan penghentian kekerasan dan gencatan senjata; serta penentuan masa depan Palestina oleh rakyat Palestina.<\/p>\n Sebelumnya, kabinet Israel membahas rencana untuk melakukan operasi militer yang baru di Jalur Gaza, sebut laporan media setempat.<\/p>\n Mengutip sumber di pemerintahan Israel, Jerusalem Post<\/em>\u00a0sebelumnya memberitakan rapat kabinet soal keputusan untuk kembali menduduki Gaza. Hal itu terjadi di tengah kebuntuan dalam negosiasi dengan kelompok\u00a0pejuang Palestina di Gaza, Hamas<\/p>\n Rencana itu didukung pemimpin Israel Benjamin Netanyahu dan akan melibatkan pengerahan lima divisi militer Israel (IDF). Operasi militer tersebut diperkirakan berlangsung lima bulan dan mencakup pemindahan sekitar satu juta warga Palestina dari\u00a0Gaza.<\/p>\n
\n<\/p>\n\n
\nADVERTISEMENT
\n<\/p>\n
\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
\n<\/p>\n<\/div>\nSikap Indonesia<\/h2>\n