![](\"https:\/\/akcdn.detik.net.id\/visual\/2024\/10\/14\/nusron-wahid-yang-diperkirakan-bakal-mengisi-kabinet-prabowo-gibran-tiba-di-kertanegara-1_169.jpeg?w=360&q=90\")
<\/p>\n<\/p>\n
\n <\/p>\n
Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n Menteri Agraria dan Tata Ruang\/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR\/BPN) Nusron Wahid<\/span><\/a>\u00a0<\/strong><\/span>menolak wacana pemberian sertifikat tanah lebih dulu kepada\u00a0korban banjir di Sumatra<\/span><\/a><\/strong><\/span> sebelum pembangunan hunian tetap (huntap<\/span><\/a><\/strong><\/span>) rampung.<\/p>\n Nusron menilai langkah tersebut justru berpotensi menghambat proses rekonstruksi rumah dan menyulitkan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan.<\/p>\n “Concern<\/em> kedua tentang kado THR Lebaran buat korban bencana, yaitu pemecahan bidang tanah, sertifikatnya sudah jadi diserahkan sebelum dibangun huntapnya. Kan itu harapannya? Saya rasa yang soal ini kita perlu diskusi lebih lanjut,” ujar Nusron dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (19\/1).<\/p>\n <\/p>\n
<\/p>\n Menurut Nusron, secara konsep, pemberian sertifikat lebih dulu akan menyulitkan proses pembangunan huntap.<\/p>\n Pasalnya, pemerintah harus meminta persetujuan satu per satu dari calon penerima lahan sebelum membangun rumah, sehingga memperlambat pelaksanaan proyek rekonstruksi yang dibiayai APBN.<\/p>\n “Karena secara konsep justru itu nanti menyulitkan pemerintah ketika akan merekonstruksi dan membangun huntap. Kenapa? Karena kalau itu dipecah duluan, maka sebelum rumahnya itu dibangun huntap, pemerintah harus minta tanda tangan satu per satu kepada rakyat yang kita kasih,” kata Nusron.<\/p>\n Ia menjelaskan mekanisme yang dinilai lebih efektif adalah membangun rumah terlebih dahulu di atas lahan yang telah disiapkan pemerintah, baru kemudian melakukan pemecahan bidang tanah dan menyerahkan sertifikat setelah hunian selesai dibangun.<\/p>\n Dengan cara tersebut, proses konstruksi bisa berjalan tanpa hambatan administratif.<\/p>\n “Jadi itu lebih mudah dibangun rumah dulu, tanpa persetujuan rakyat dulu. Kemudian baru dipecah setelah rumahnya jadi, kemudian diserahkan kepada rakyat,” ujarnya.<\/p>\n Nusron juga mengingatkan potensi persoalan lanjutan apabila sertifikat dibagikan lebih dulu.<\/p>\n Ia khawatir sebagian penerima tanah menolak rumah dibangun oleh pemerintah dan meminta pembangunan dilakukan sendiri dengan dana tunai, yang tidak sejalan dengan mekanisme anggaran negara.<\/p>\n “Bisa jadi yang sudah dapat tanah enggak mau dibangun, maunya dibangun sendiri minta duit. Nanti panjang lagi, sementara mekanisme APBN-nya tidak seperti itu nanti,” ujar\u00a0Nusron.<\/p>\n\n
\nADVERTISEMENT
\n<\/p>\n
\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
\n<\/p>\n<\/div>\n
\n
\n<\/center><\/p>\n