![](\"https:\/\/akcdn.detik.net.id\/visual\/2025\/06\/18\/files-israel-iran-conflict-us-embassy-1750233173869_169.jpeg?w=360&q=90\")
<\/p>\n<\/p>\n
\n <\/p>\n
Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n Kedutaan Besar Amerika Serikat <\/span><\/a><\/strong><\/span>di Israel mengumumkan rencana untuk menyediakan layanan konsuler kepada warga negara AS di dalam permukiman di Tepi Barat<\/strong> <\/span><\/a><\/span>yang diduduki.<\/p>\n Dalam pernyataan resmi yang diterbitkan dalam dokumen “Freedom 250”, Kedubes AS mengatakan staf konsuler akan menyediakan layanan paspor rutin di permukiman Efrat mulai 27 Februari.<\/p>\n Dilansir Middle East Monitor<\/a>, kedutaan AS mengeklaim langkah itu merupakan bagian dari upaya mereka untuk menjangkau semua warga Amerika.<\/p>\n
<\/p>\n Kunjungan layanan konsuler itu juga direncanakan akan dilakukan dalam beberapa bulan mendatang ke Ramallah, permukiman Beitar Illit, serta Haifa, Yerusalem, Netanya, dan Beit Shemesh.<\/p>\n <\/p>\n Layanan itu juga tak membedakan antara permukiman Tepi Barat yang diduduki yang dianggap ilegal menurut hukum internasional, dan kota-kota di dalam perbatasan Israel yang diakui secara internasional.<\/p>\n Efrat terletak di daerah Gush Etzion selatan Betlehem di Tepi Barat yang diduduki.<\/p>\n Wilayah ini adalah salah satu permukiman yang dibangun di atas tanah yang diduduki Israel pada tahun 1967. Perserikatan Bangsa Bangsa dan sebagian besar komunitas\u00a0internasional menegaskan pendudukan itu sebagai tindakan ilegal.<\/p>\n Para pejabat dan kelompok-kelompok Palestina mengecam langkah Kedubes AS menyediakan layanan konsuler di Efrat, Tepi Barat.<\/p>\n Mereka mengatakan langkah AS sebagai preseden berbahaya dan “pengakuan praktis” terhadap aktivitas pemukiman Israel.<\/p>\n “Langkah AS tersebut ilegal dan menegaskan bahwa Washington memperlakukan pemukiman tersebut seolah-olah merupakan bagian dari Israel, dalam upaya melegitimasi pendudukan,” kata anggota Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina, Abu Youssef.<\/p>\n “Ada banyak resolusi Dewan Keamanan PBB yang menegaskan ilegalitas aktivitas pemukiman, serta pendapat hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Internasional, yang menegaskan ketidakabsahan pemukiman,” imbuhnya, dikutip Anadolu Agency<\/a>.<\/p>\n Dia juga mengatakan langkah AS jelas bertentangan dengan sistem hukum internasional.<\/p>\n Sekretaris Jenderal Partai Inisiatif Nasional Palestina, Mustafa Barghouti, mengatakan keputusan itu belum pernah terjadi sebelumnya dalam kebijakan AS terhadap isu Palestina.<\/p>\n Barghotui mengatakan pemerintahan Donald Trump telah beralih dari posisi tradisional AS yang menentang aktivitas pemukiman, ke sikap yang menangani dan menerima permukiman.<\/p>\n Hamas juga buka suara. Mereka mengatakan layanan resmi AS di permukiman Israel sama dengan pelanggaran publik terhadap hukum internasional yang mengkriminalisasi aktivitas pemukiman.<\/p>\n (dna)<\/strong><\/p>\n <\/p>\n <\/p>\n <\/p><\/div>\n
\n<\/p>\n\n
\nADVERTISEMENT
\n<\/p>\n
\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
\n<\/p>\n<\/div>\nDikecam Palestina<\/h2>\n
\n <\/p>\n