{"id":345321,"date":"2026-04-21T12:55:00","date_gmt":"2026-04-21T05:55:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.malay.news\/indonesia\/guru-honorer-di-parepare-sulsel-tak-digaji-4-bulan-diminta-bersabar\/"},"modified":"2026-04-21T12:55:00","modified_gmt":"2026-04-21T05:55:00","slug":"guru-honorer-di-parepare-sulsel-tak-digaji-4-bulan-diminta-bersabar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.malay.news\/indonesia\/guru-honorer-di-parepare-sulsel-tak-digaji-4-bulan-diminta-bersabar\/","title":{"rendered":"Guru Honorer di Parepare Sulsel Tak Digaji 4 Bulan, Diminta Bersabar"},"content":{"rendered":"
\n


\n <\/p>\n

Jakarta, CNN Indonesia<\/strong> — <\/p>\n

Sebanyak 139\u00a0guru honorer<\/span><\/a><\/strong><\/span> yang berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu di Kota Parepare, Sulawesi Selatan (Sulsel<\/span><\/a><\/strong><\/span>) belum menerima gaji selama 4 bulan.\u00a0<\/p>\n

Perwakilan guru PPPK paruh waktu, Amran, mengaku kecewa dengan ketidakpastian gaji mereka. Menurutnya, selama ini informasi mengenai pencairan gaji mereka sangat tidak jelas.\u00a0<\/p>\n

“Kami tidak pernah mendapatkan informasi secara jelas, baik lisan maupun tulisan resmi. Berita ini hanya mengambang di kami sebagai guru. Ini sudah berlangsung selama 4 bulan (tidak dibayar),” ujar Amran\u00a0rapat dengar pendapat (RDP) di ruang Komisi I DPRD Parepare, dikutip detikcom<\/em>, Senin (20\/4).<\/p>\n


\n<\/p>\n

\n


\nADVERTISEMENT \n<\/p>\n


\nSCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT \n<\/p>\n<\/div>\n

<\/p>\n

Dia mengaku sudah mencoba berkomunikasi dengan pihak yang terkait gaji mereka. Dia mengatakan para guru hanya diminta bersabar selama 4 bulan terakhir.<\/p>\n


\n
\n
\n
\n<\/center><\/p>\n

“Kami chat, kami telepon, jawabannya hanya ‘tunggu, sabar’. Perlu kami sampaikan, 4 bulan ini, bukan 4 hari, ini waktu yang sangat lama bagi kami. Harapan kami ke depan, jika ada perpanjangan kontrak, kami dianggarkan melalui anggaran seperti OPD-OPD lain. Kami tidak berharap lagi ada penggajian dari dana BOS karena juknisnya sangat rumit,” ujarnya.<\/p>\n

Plt Kepala Disdikbud Parepare, Dede Harirustaman, mengatakan gaji mereka terhambat karena aturan penggunaan dana BOS tahun 2026. Dalam aturannya, dana bos tidak bisa digunakan membayar gaji bagi yang berstatus ASN.<\/p>\n

“Memang betul dalam juknis yang terbit di bulan Februari terkait pengelolaan dana BOS, melarang memberikan pembiayaan honor kepada yang (berstatus) ASN. Nah, di situlah awal mula kendala kami,” ujar Dede.<\/p>\n

Dede menyebut Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengeluarkan surat edaran mengenai relaksasi penggunaan dana BOS untuk membayar tenaga PPPK PW.<\/p>\n

“Alhamdulillah, di bulan Maret itu sudah ada surat edaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait relaksasi penggunaan dana BOS untuk membiayai teman-teman PPPK Paruh Waktu,” ujarnya.<\/p>\n

Rapat dihadiri enam guru PPPK paruh waktu, Plt Kadisdikbud Parepare,Plt Kepala BKD Pareparehingga Kepala BKPSDM Parepare.<\/p>\n

Baca\u00a0berita lengkapnya di sini<\/a>.<\/p>\n

(tim\/dal)<\/strong>
\n
\n \n \n \n \n \n \n \n \n <\/g>\n <\/svg>
\n Add
\n \"\"
\n <\/span> as a preferred
source on Google <\/span>
\n
\n \n \n <\/svg>
\n <\/span>
\n<\/a><\/p>\n


\n <\/p>\n

[Gambas:Video CNN]
<\/a><\/p>\n

<\/p>\n

<\/p>\n<\/div>\n